Asosisasi Rotokemas Indonesia bersama sejumlah asosiasi industri hilir nasional telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) guna membahas dampak rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap bahan baku plastik. Diskusi ini bertujuan untuk menghimpun pandangan pelaku industri hilir terkait keberlanjutan usaha, daya saing nasional, serta kesinambungan rantai pasok industri manufaktur di Indonesia.

Dalam FGD tersebut, asosiasi industri hilir menyoroti bahwa kebijakan BMAD dan BMTP perlu dirancang secara presisi dan berbasis data riil di lapangan. Pasokan bahan baku plastik dalam negeri dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan industri hilir, baik dari sisi volume, spesifikasi teknis, maupun kontinuitas pasokan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kenaikan biaya produksi yang berdampak langsung pada daya saing produk nasional, khususnya di sektor makanan dan minuman, kemasan, elektronik, dan manufaktur lainnya.

Rotokemas memandang bahwa perlindungan industri hulu tetap penting, namun harus diimbangi dengan keberlangsungan industri hilir sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak nilai tambah. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan BMAD dan BMTP dinilai perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan efek berantai yang merugikan industri nasional secara keseluruhan.

Pandangan dan aspirasi asosiasi industri hilir ini telah mendapat perhatian luas dari berbagai media nasional. Beberapa pemberitaan yang mengangkat isu tersebut antara lain:

Antara News - Kebijakan BMAD dan BMTP perlu dirancang secara presisi

Bisnis Indonesia - Industri mamin dan elektronik bakal terdampak bea tambahan impor bahan baku plastik

Kontan - Asosiasi hilir plastik minta pemerintah kaji ulang kebijakan BMAD dan BMTP

Republika - Industri hilir buka suara soal BMAD dan BMTP plastik

Beritasatu - Polemik BMAD dan BMTP, industri hilir desak kajian mendalam

Asosisasi Rotokemas Indonesia berharap hasil FGD ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang berimbang, berkeadilan, serta mampu memperkuat daya saing industri nasional secara berkelanjutan.